4 Proyek Berkasus di Takalar Belum Jelas Status Hukumnya

Meskipun para pelaku tindak pidana korupsi sudah menyandang status tersangka, namun hukum masih memberikan ruang gerak hingga bebas beraktifitas dan menempati posisi jabatan strategis dalam struktur pemerintahan

TAKALAR – Sedikitnya empat paket proyek yang sudah cukup makan usia terproses hukum, namun hingga sekarang masih belum ada kejelasan status hukumnya. Keempat proyek dimaksud al, Proyek abrasi di pantai Topejawa, desa Cikoang, kecamatan Mangarabombang, proyek break water di pantai wisata Lamangkia, desa Topejawa, kecamatan Marbo, proyek pembangunan ruko pasar sentral dan proyek dokking di Galesong.

Dari keempat kasus, tiga diantaranya sementara dalam proses banding dan kasasi. Sedang untuk proyek dokking kapal di Galesong yang melibatkan mantan Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) Najib Kasim bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPKnya) Hakim sementara dalam proses persidangan di pengadilan Tipikor Makassar.

Sedang kasus Break Water (penangkal ombak) di pantai Lamangkia yang melibatkan 9 orang pelaku, kasusnya sementara kasasi dan proyek ambruknya ruko pasar sentral berstatus banding. “Harusnya para tersangka di beri sanksi penahanan sebagai efek jera dan peringatan bagi calon pelaku berikutnya,” imbuh pemerhati hukum Takalar, Zanak.  (R)