“Aset Disewakan dan Hotel Tak Ber-izin” Pemkab Tak Persoalkan

‘ Kabupaten Takalar’ daerah paling enak melakukan aktifitas ilegal karena Pemkab tak persoalkan meskipun asetnya dikibuli ataupun disewakan orang lain seperti halnya aset pendidikan maupun persoalan pembangunan tak ber-izin.

Kepala Seksi Penertiban Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang, Eddy Poernomo.

TAKALAR – Meskipun terang-terangan asetnya disewakan ke pedagang, Pemkab tak pernah menggubrisnya apalagi mencari tahu siapa yang menyewakang seperti aset milik Dinas Pendidikan di jalan poros Rumah Sakit H. Padjonga Dg Ngalle. “Itu ditempati jualan karena adanya nota dari Ketua DPRD, HM. Jabir Bonto,” ujar pemegang nota saat dimintai keterangannya.

Dipihak lain, kegiatan pembangunan hotel di dusun Topejawa, desa Topejawa, kecamatan Mangarabombang (Takalar) yang hingga kini belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), juga masih tetap berlangsung. Padahal kata warga setempat, Rahman Suwandi Dg.Guling, sejak awal pembangunan hingga saat ini, pihak Hotel tidak pernah melakukan sosialisasi atau memberitahu warga atas rencana pembangunan hotel tersebut.

Ini aset Dinas Pendidikan yang diduga disewakan ke pedagang hanya dengan dasar Nota Ketua DPRD
Ini Nota Ketua DPRD yang dipegang H. Rapi dan lokasi sekarang dikuasai sopir Wabup

Rahman Dg.Guling menduga pembangunan hotel itu belum memiliki IMB. Untuk itu kami berharap kepada pihak Hotel dan Pemerintah Kabupaten Takalar agar segera menghentikan pembangunan fasilitas penginapan tersebut. Banyak warga yang tidak tahu. Harusnya pihak Hotel mengurus dulu izinnya dan diberitahukan kepada warga dan sesuai aturan yang berlaku, kalau adminstrasinya belum dilengkapi kita minta dihentikan sementara,” ungkapnya.”Itu melanggar perda dan ilegal serta rugikan negara,” tandasnya.

Pernyataan warga itu diperkuat oleh Kepala bidang Penataan Ruang, M.Jafar Genda SH melalui Kepala Seksi Penertiban Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang, Eddy Poernomo.

Dengan tegas Edy  mengatakan, tidak akan memberikan IMB kepada pembangunan hotel di Desa Topejawa karena sangat jelas melanggar Perpres No.51 tahun 2016 tentang sempadan pantai. “Itu tidak dibenarkan adanya bangunan dalam batas wilayah tersebut, maksimal 100 meter dari pasang air laut tertinggi masuk ke arah daratan,” tegas Eddy.    (cw/r)