Biaya Pnedidikan Mahal, Mahasiswa Demo Kejari

TAKALAR – Untuk kesekian kalinya mahasiswa mendatangi dan melakukan aksi unjuk rasa di kejaksaan (kejari) Jeneponto. Kali ini, pendemo yang mengatasnamakan dirinya Mahasiswa Pembangunan Indonesia Kabupaten

Jeneponto berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto, Jl Sultan Hasanuddin, Kecamatan Binamu,kab. Jeneponto Selasa (02/05/2017).
Pimpinan Pendemo, Muh Alim Bahar dalam orasinya  menuntut agar Presiden RI Joko Widodo bertanggung jawab atas mahalnya biaya pendidikan. Mereka meminta untuk segera memenuhi amanat UUD 1945 bahwa anggaran pendidikan sebanyak 20 persen dari total APBN.
Para Mahasiswa juga meminta kepada Presiden RI Jokowi Agar jangan tutup mata dan telinga terkait persoalan Kasus Korupsi  – Bupati Jeneponto Iksan Iskandar agar segera menggenjot peningkatan kualitas pendidikan/ketertinggalan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jeneponto. – Dia juga meminta BPK-RI agar segera mengevaluasi kinerja Kepala BPK-RI Perwakilan Sulsel juga insfektorat Jeneponto yang dinilainya turut memperlambat kinerja Kejari Jeneponto dalam akselerasi penegakan dan penindakan hukum terhadap berbagai indikasi kasus korupsi yang ada di Kab. Jeneponto.
“Kami meminta kasus korupsi program Kemensos rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan KuBe (Kube) yang di tangani kejari dipertegas dan diperjelas,” pinta pendemo.
Di aksi, mahasiswa meminta kejari segera menyelidiki kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebagai upaya pencegahan dini terhadap adanya kemungkinan munculnya tindak pidana korupsi.   (Isdar/ardi)