Eksekutif Tak Hargai DPRD, Bagaimana dengan Rakyat…?

TAKALAR – Kondisi Takalar pasca pilkada kian memperlihatkan ketidak-harmonisannya hingga dugaan adanya ketidak-sinkronnya penggunaan keuangan semakin menguat. Dimana, surat perintah perjalanan dinas (sppd) dan beberapa item keuangan lainnya tidak terbayarkan karena diduga sarat dengan rekayasa administrasi. “Kami saja di DPRD sejak Januari belum ada sppd,” ungkap anggota dewan di DPRD, Rabu (10/5). Statemen beberapa anggota dewan ini lahir sebelum acara rapat pripurna LKPJ dimulai.

Dugaan ketidakstabilan keuangan berakhir dengan ketidak-hadiran eksekutif baik Bupati Burhanuddin Baharuddin, Wabup HM. Natsir Ibrahim maupun Sekda H. Nirwan Nasrullah pada rapat paripurna LKPJ di lantai dua gedung rakyat. “Kami saja di DPRD tak dihargai, lalu bagaimana dengan rakyat..?” kesal anggota dewan, Hasbullah Rahman bersama legislator PKS.

Keduanya sangat menyesalkan perlakuan eksekutif yang tidak menghadiri paripurna dewan. Kata dia, kejadian hari ini di pripurna sangat mencederai proses dan kinerja dewan. “Ini perlakuan yang sangat memalukan institusi wakil rakyat,” sesalnya.  (R)