Hasil MUTASI, Pangkat Tinggi Dibawahi Pangkat Rendah

PP ataupun Undang Undang (UU) bagi Pemkab Takalar bukanlah sebuah keharusan untuk dipatuhi dalam prosesi mutasi. Terpenting, keinginan untuk berbuat yang harus direalisasikan meskipun mengabaikan kepangkatan ASN ‘Pangkat Tinggi dibawahi Pangkat Rendah.

TAKALAR – Uji kompetensi jabatan sebagai bagian dari perintah UU tidak mempengaruhi prosesi rolling (mutasi) ASN di Takalar.Ironinya, pejabat yang berpangkat lebih rendah malah membawahi ASN yang berpangkat lebih tinggi. Kondisi itu cukup mempengaruhi kinerja ASN, apalagi Kepala BKDD, Rusdi Sennang menyampaikan kalau masih ada yang belum dilantik.

Dari beberapa OPD baru yang di bentuk hasil PP 18, ada satu OPD yang tdak ikut dilelang yakni Dinas Pariwisata. Seharusnya sesuai aturan Dispar adalah OPD baru, maka pejabatnya harus ikut lelang. Faktanya, langsung di isi oleh pejabat eselon 2 yang organisasinya dilebur menjadi satu dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Begitu juga pelaksanaan lelang jabatan, harusnya dilaksanakan secara terbuka dan transparan, tapi yang terlihat mulai dari proses awal melakukan assesment, pihak BKD tdak menggunakan Anjab PP 18 tapi yang digunakan masih Anjab PP 41.

“Setahu saya, dasar untuk melakukan lelang jabatan untuk eselon 2 adalah anjab PP 18 kemudian di buat SKM standar kompetensi manajerial sebagai dasar pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh tim assesment ,” ujar salah satu pejabat yang di mutasi.

Pengisian jabatan dari hasil mutasi di ienterval waktu 9 hari belum lama ini maupun mutasi sebelumnya sangat merugikan sebagian ASN yang pangkatnya lebih tinggi karena dipimpin pejabat yang pangkatnya lebih rendah.  (cw)