Kapolres Tana Toraja “Dana Desa Bukan Duitnya Kepala Lembang”

 Membuktikan keseriusan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam mewujudkan tata kelola Dana Desa sesuai harapan masyarakat, Pemerintah Kab. Tana Toraja menggandeng Kejaksaaan Negeri Tana Toraja, Kapolres Tana Toraja, Dandim 1414 Tana Toraja, Inspektorat Tana Toraja untuk memberikan Sosialisasi Tiga Pilar Jaga Desa.

TORAJA – Sosialisasi Tiga Pilar Jaga Desa ini dihadiri oleh Kepala Lembang (Desa), Sekertaris, Bendahara dan BPL dari Tiga Kecamatan yaitu Kec. Kurra, Kec. Rantetayo dan Kec. Makale bertempat di Aula Kantor Kecamatan Rantetayo, Seni 15/07/2019.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae, Wakil Bupati Tana Toraja Victor Datuan Batara, Kajari Tana Toraja Jefri P. Makapedua, Kapolres Tana Toraja, AKBP Julianto P. Sirait, Dandim 1414 Tana Toraja Letkol Czi Hiras M S Turnip dan Kepala Inspektorat Tana Toraja Damoris Sembiring.

Kapolres Tana Toraja, AKBP Julianto P. Sirait memberikan bukti komitmennya dalam mengawal Dana Desa dengan beberapa penekanan seperti pertama masalah penegakan hukum, yang kedua adalah masalah pencegahan atau pembinaan, yang ketiga adalah masalah tentang persiapan pemilihan kepala lembang yang berdampak Penggunaan Anggaran Desa.

Ada tiga lembaga penegakan hukum merupakan masalah korupsi di negara kita ini yang pertama adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kedua adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan yang ketiga adalah Kejaksaan.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) akan betul-betul melaksanakan kerjasama dalam hal apa saja, banyak pak, paling kecil adalah tukar menukar informasi, dalam hal penegakan hukum kami juga sudah bekerja sama, MoU (Memorandum of Understanding) aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Departemen Dalam Negeri maupun Pemerintah Desa Daerah Tertinggal supaya harapannya Dana Desa ini betul-betul bisa terselenggarakan dengan baik.

“Dana desa bukan duit pribadi, saya ulangi lagi ya Dana Desa itu bukan duit pribadinya Kepala Lembang (Desa), saya keras sampaikan sekarang karena fakta 25 orang yang kita sudah mulai dalami selalu menganggap bahwa itu uangnya dia (Kepala Lembang/Desa)” tegas AKBP Julianto P. Sirait.

Lanjut Julianto bahwa BPL itu tidak pernah diajak kerjasama oleh Kepala Lembang/Desa apalagi yang lain-lain, termasuk Sekretaris masih juga mau dibodoh-bodohi sama Kepala Lembangnya (Desa), ambil duit cepat 20, 40, 40 tapi kenyataannya pada saat keluar dari bank cukupmi 50 ribu, cukupmi 100 ribu nyatanya sisanya diambil semuai sama kepala lembang (Kepala Desa).

Ingat Kepala Lembang/Desa itu juga jangan pernah berpikir saya tidak terjun langsung ke lapangan ya, karena masih kita temukan banyak Kepala Lembang/Desa yang hubungannya bukan di Lembangnya (Desanya) tetapi di kota.

Kepala Lembang, mau coba silahkan, Kejari sudah sampaikan saya juga, sudah satu yang nanti kita akan naikkan, tidak ada ceritanya nanti biar besok-besok lepur saudara ka, lepur siapakah tidak ada ! mau coba-coba silahkan.

Uang Lembang (Dana Desa), itu bukan uang mu! tetapi itu uang Negara yang dititpkan melalui Lembang untuk diperdayakan semaksimal mungkin dengan catatan bahwa jaga, tepati waktunya, tepati mutunya dan tepat sasarannya. Jangan, bikin pemikiran-pemikiran sendiri akhirnya tidak membukakan program tepat sasaran dan dari lembang oleh lembang dan untuk lembang.

Kemudian yang paling banyak kita temui adalah copy paste, kita sudah tahu ini yang di kota ini siapa-siapa pelaku sejarahnya, pelaku sejarah saya bilang karena mereka yang koordinir semuanya copy paste, copy paste, saya belum cek nanya ini nanti saya tunjuk Kepala Lembang (Desa) satu bisa ngak menjelaskan perincian anggaran selama satu tahun, belum tentu bisa, jelas Julianto.   (tts/r)