Kisruh Dewan Ditengarai Strategi Politis Gagalkan P22

Kisruh diinternal wakil rakyat di DPRD jelang pembahasan anggaran pokok 2018 dinilai sebagai penjelasan dari warna sebuah kepentingan individual maupun kelompok. Strategi kisruh yang dipicu rolling komisi ditengarai dinamika politis yang terjadi dalam lingkup parlemen.

TAKALAR – Adalah prosesi buah pikiran dalam kontes politik di parlemen, dimana dinamika kepentingan akan senantiasa menawarkan jasa perjalanan dengan beragam asumsi. Entahkah itu dibenarkan oleh aturan ataupun tatib, pastinya kondisi konflik harus terbangun untuk sampai pada titik maksimal sesuai harspsn.

Kondisi itupun tidak terlepas dari dinamika yang terbangun di DPRD Takalar. ‘Kisruh Dewan Ditengarai strategi politis Gagalkan Program (P22) Bupati – Wabup terpilih, SKHD.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Komisi terpilih, Sulaeman Rate ke trialief Rabu sore kemarin.

Seperti disampaikan sebelumnya, proses rolling yang diusulkan 4 fraksi hingga di kompling sendiri karena tidak terpilih merupakan gambaran sebuah strategi penggagalan yang ingin dilakukan. Buktinya sekarang, karena kisruh itu hingga pembahasan tidak terjadi.

Kalaupun ada pembahasan di hari pertama khususnya di Komisi 2, mantan Kades Banggae, kecmatan Marbo ini menilainya tidak dibenarkan ‘ILEGAL’ karena yang memimpin anggota Komisi tanpa adanya penyampaian ke Ketua Komisi.

“Di Tatib jelas, kalau Ketua Komisi tidak ada atau berhalangan maka Wakil Ketua komisi yang memimpin rapat,” jelas legislator PKS ini.  (cw)