Panwaslu Deklarasi Tolak Politik Uang Pilkada 2018

TAKALAR – Untuk mengantisipasi marak money politic pimpinan Panitia Pengawas Pemilihan Umum ( Panwaslu) Kabupaten Takalar berivasi menggelar tolak politik uang dan politisasi SARA untuk Pilkada tahun 2018 yang berintegritas diantaranya :

1. Mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, dari praktik politik uang dan SARA karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat
2. Tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai sarana meraih simpati pemilih karena mencederai integritas dan kedaulatan rakyat
3. Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan program kerja dan bukan karena politik uang dan SARA
4. Mendukung kerja-kerja pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan SARA yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu
5. Tidak akan melakukan intimidasi, kekerasan atau aktifitas dalam bentuk apapun juga yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA sabtu, 10/2.

Salah satu pimpinan Panwaslu Kabupaten Takalar divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Nellyati Makkarumba, S.Hum saat dimintai keterangan melalui via WhatApp pribadinya mengatakan bahwa merujuk ke UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 187 A.
yang berbunyi :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 Milyar.
2. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tegas Nelly.(malo/cw)