PPDB Dinilai Tidak Transparan SMAN I Galut di Demo

GALEEONG – Forum Warga Pemerhati Pendidikan galesong Utara gelar aksi demonstrasi di depan SMA Negeri 1 Galut Desa Tamasaju Kec. Galut Kab. Takalar yang di pimpon oleh koordinator lapangan Mahmud Sijaya senin,17/7.

Dalam tuntutannya korlap menyetakan bahwa sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Galut tahun ini sangat carut marut dan tidak transparansi menurut mereka sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat utamanya orang tua siswa serta kurangnya sosialisasi mengenai sistem penerimaan yang baru dan juga terdapatnya beberapa kecurangan pada saat penerimaan siswa baru sehingga menganggap harus adanya penjelasan oleh Kepala Sekolah dan panitia PPDB.

Menurut keterangan ketua Tim Delegasi sekaligus Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Tamasaju, Salahuddin Hamdat bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru terindikasi adanya manupulasi data oleh panitia PPDB yang terdapat dalam penerimaan sistim jalur domisili yang berdasarkan aturan bahwa jarak domisili yang harus di terima adalah dengan radius 2000 m dari sekolah tersebut, tapi fakta yang terjadi terdapat beberapa siswa yang di terima dengan jarak domisili dengan radius kurang lebih 5000 m sementara terdapat puluhan siswa warga setempat yang tidak lulus jalur domisili.

Ironisnya karena salah satu siswa yang diluar aturan terkesan di paksakan karena ini mungkin salah satu anak dari anggota DPRD Takalar dari partai PKPI, H. Adam Hamzah terang Salahuddin.

Ketua PPDB SMA Negeri 1 Galut, Kaisal Yusna mengakui adanya kelalaian dalam Penerimaan Peserta Didik Baru lantaran Kartu Keluarga yang di gunakan mendaftar dengan domisili di Desa Tamasaju Kec. Galut yang di terbitkan oleh Diskucapil Takalar pada tanggal 09 Juni 2017, sedang berdasar dengan aturan PPDB sistim online yakni Kartu Keluarga (KK) yang terbit pada bulan Januari 2017.

Kepsek SMA Negeri 1 Galut, H. Zaenal menanggapi bahwa awalnya kami sudah protes Kartua Keluarga tersebut tapi orangtua siswa membawakan kami kartu Domisili dari Pemerintah Desa Tamasaju dengan terbitan januari 2017 padahal yang lebih sah adalah kartu keluarga nasional tandasnya.

Dan kelalaian kami bersama panitia PPDB kita akan tindak lanjuti melalui rapat interen dengan pihak sekolah, komite dan orangtua siswa yang merasa anaknya tidak lulus melalui jalur Domisili.    (malo)