RSUD – LP2M Unhas Gelar Konsultasi Publik ‘Amdal’

SOPPENG – Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2012 pasal 50 ayat 1 memerintahkan, jika ada perubahan sebuah kawasan yang sudah memiliki Amdal, maka penanggungjawab perusahaan itu harus mengajukan kembali perubahan dengan pelibatan masyarakat. “Saya apresiasi Direktur RSUD Latemmamala yang telah melakukan kegiatan sesuai dengan aturan,” ujar Wabup, Supriansa saat membuka kegiatan konsultasi publik yang digelar RSUD kerjasama LP2M Unhas.

Sosialisasi dan pertemuan konsultasi publik sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang berada di sekitar lokasi rencana kegiatan pengembangan RSUD Latemmamala.

Panitia pelaksana, Hj. Kartini menyampaikan, tujuan pelaksanaan kegiatan adalah berdasar dari sudah adanya adendum Amdal sebelumnya. Akan tetapi, karena dalam adendum tersebut belum tercakup semua kegiatan pengembangan RSUD Latemmamala, maka RSUD Latemmamala akan merevisi adendumnya.

Untuk itu kata dia, RSUD Latemmamala bekerjasama LP2M Unhas Makassar melaksanakan adendum Amdal dan Sosialisasi sekaligus Konsultasi Publik bersama masyarakat yang ada di sekitar wilayah RSUD Latemmamala.  (mn/ar/cw)