Soal SPPD di DPRD, Kejari Pernah Periksa Marathon

TAKALAR – Kasus dugaan penggunaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang diduga fiktif di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat kepermukaan. Artinya, soal yang ditangani Kejari dan pernah diperiksa marahton saat kepemimpinan Kajari, Veritass akan kembali digelindingkan.
Sementara ini, baru dua legislator yang masuk ranah hukum atas laporan salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM). Keduanya masing-masing dari legialator PKS yang belum lama ini dipertegas dengan aksi demo di Kejati.
Informasi di Gedung Rakyat Takalar menyebutkan kalau perlakuan penggunaan SPPD yang diduga terwakilkan bukan hanya tertuju pada terlapor saja, tetapi ada oknum lain dari partai lain yang juga menggunakan SPPD yang diduga diwakilkan ke propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Penggunaan SPPD yang diduga diwakilkan itu terjadi pada perjalanan dinas propinsi tahun anggaran 2017 lalu.  (cw)