SPPD Anggota DPRD ke Kalsel Disinyalir Diwakilkan

TAKALAR – Mencuatnya kepermukaan adanya penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dimulai dari masuknya laporan dugaan penggunaan SPPD fiktif di kejaksaan. Ternyata diperjalanannya, penggunaan yang dinilai melabrak aturan bukan hanya tertuju pada dua oknum anggota dewan saja (terlapor red.), tetapi merambah ke oknum dewan lainnya.

Kabar itupun tersiar dalam lingkup wakil rakyat ini perihal penggunaan SPPD yang disinyalir mewakilkan kepada orang lain, salah satunya perjalanan ke Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2017 lalu.

Menurut sumber di Gedung Parlemen Takalar, bocoran internal adanya penggunaan SPPD yang diduga fiktif merupakan bentuk kekeliruan yang dilakukan oknum hingga persoalannya memasuki pintu hukum. “Saya kira itu adalah awal dari sebuah keteledoran yang menganggap dirinya sok suci hingga mencederai rekannya sendiri,” ungkap sumber mengungkap akan adanya laporan susulan ke kejaksaan berkaitan penggunaan SPPD.   (cw)