TPP Sudah Diperdakan, Kemana Uangnya Diarahkan…?

“Pembayaran TPP tahun 2016-2017 dihentikan di tahun 2018 atas Rekomendasi KPK karena tidak memiliki dasar pembayaran berupa dokumen evaluasi jabatan,” jelas Kabag Ortala, Andi Herny.

TAKALAR – Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) diawal pemerintahan Bupati Syamsari Kitta hingga sekarang masih terus jadi trending topik dan belum ada jawaban pasti kemana arah uang yang sudah dinyatakan hak ASN hasil kesepakatan DPRD tahun 2018 lalu.

“TPP ini sudah disetujui pihak DPRD yang dituangkan dalam perda APBD,” tulis salah satu ASN di medsos.

Dilain pihak, anggota DPRD Takalar, Hasbullah Rahman juga menaruh prihatin karena tidak berimbangnya antara hak dan kewajiban seorang ASN. “Kalau hanya honor, tidak semua ASN dapat karena hanya yang terlibat dikegiatan saja. Jadi niballassimi kodong caddia,” umbarnya.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), H. Basri Sulaeman hingga sekarang belum berhasil ditemui. Namun menurut Kabag Ortala, pembayaran TPP tahun 2016-2017 dihentikan di tahun 2018 atas Rekomendasi KPK karena tidak memiliki dasar pembayaran berupa dokumen evaluasi jabatan.   (cw)