130 Ton Pupuk Ilegal Siap Edar Berhasil Disita

Sedikitnya ada 205 ton pupuk ilegal yang berhasil disita, dan 130 diantaranya sudah siap edar. Pengakuan pemilik berinisial KN (48), dirinya memiliki dua pabrik yakni di poros Kariango, desa Tenrigengkae, kecamatan Mandai, kabupaten Maros dan di dusun Tamangesang, desa Bontolempangan, kecamatan Bontoa (Maros).

MAKASSAR – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menyegel sebuah pabrik pupuk di Dusun Tamangesang, Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Pabrik tersebut ditengarai sebagai tempat produksi pupuk pembenah tanah yang tidak memiliki izin edar (ilegal) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Dari hasil penemuan tersebut, penyidik menyita barang bukti berupa 130 ton pupuk siap edar. Dari pengakuan pelaku berinisial KN (48), dua pabrik yang dimilikinya. Satu pabriknya berada di Poros Kariango, Desa Tenrigengkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

“Di pabrik itu kita menyita 75 ton pupuk dengan kemasan yang sama. Total pupuk yang disita sebanyak 205 ton,” kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, didampingi Wadirkrimsus, AKBP Yuliar dan Kasubdit I Indag, AKBP Amiruddin, Kamis (14/9/17).

Penemuan pabrik tersebut berawal dari ditemukannya pupuk yang tidak memiliki ijin edar merk ABD yang beredar di Kabupaten Enrekang. Dari hasil penelusuran, diketahui pupuk tersebut diproduksi di Maros. Satreskrim Polres Maros bersama Subdit I Indag Polda Sulsel kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan pabrik milik KN (48).

Pupuk jenis ini diproduksi menggunakan bahan baku dari batu kapur yang dihaluskan. Kemudian dikemas dalam karung seberat 50 kilogram untuk dijual ke petani. “Sudah dijual di berbagai daerah seperti Pangkep, Luwu Utara, Mangkutana, Enrekang, Luwu Timur, dan Belopa. Pupuk ini dijual dengan kisaran harga dari Rp25 ribu hingga Rp35 ribu, ” tutur Dicky.

Dua Pabrik ini tidak memiliki ijin edar dari Kementrian Pertanian RI sehingga tidak terjamin mutu dan efektivitasnya dan dapat menimbulkan kerugian pada para petani. Pabrik ini juga tidak memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan),” jelasnya.   (ar/cep/r)