Nasional

72 Tahun Merdeka Tidak Pernah Lihat Lampu

Kementerian ESDM di bawah pimpinan Ignasius Jonan mengusung visi ‘Energi Berkeadilan’. Jonan ingin listrik merata untuk seluruh rakyat Indonesia.

Kondisinya saat ini, masih ada lebih dari 12.000 desa yang belum terelektrifikasi dengan baik, 2.500 desa di antaranya bahkan belum berlistrik sama sekali. Ada rakyat yang belum pernah melihat lampu meski Indonesia sudah merdeka 72 tahun lalu.

“Bayangkan 72 tahun Indonesia merdeka, ada yang lihat lampu saja belum. Kita ingin energi berkeadilan, rakyat Indonesia di mana pun berada bisa menikmati listrik,” kata Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana, kepada detikFinance, Rabu (12/4/2017).

Rida menambahkan, negara harus hadir untuk menciptakan keadilan, listrik adalah hak rakyat. Karena itu, pemerintah menganggarkan dana dari APBN untuk membangun pembangkit listrik di daerah-daerah terpencil.

Pembangkit yang dibangun memanfaatkan potensi energi lokal supaya tak bergantung pada pasokan bahan bakar dari luar. Kalau yang dibangun adalah pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang harus pakai solar misalnya, tentu jadi masalah baru karena susah mengirim solar ke tengah hutan.

“Kalau hanya mengandalkan kekuatan PLN, kayaknya enggak akan terkejar. Papua ini kan topografinya luar biasa, hutan dan pegunungan, desa-desanya terpencil, enggak ada jalan raya. Kebayang lah kesulitannya. Makanya kebijakannya, kalau ada sumber energi yang tersedia, yang kita manfaatkan adalah potensi energi setempat. Misalnya tadi di Pegunungan Bintang (Papua) ada sungai, kita buat PLTM (pembangkit listrik mini hidro),” tutur Rida.

Namun, kekuatan APBN sangat terbatas. Tentu ada daerah yang harus menunggu lama sekali untuk mendapatkan listrik. Sementara belum ada sambungan listrik, daerah-daerah ini diterangi dengan lampu tenaga surya. Minimal daerah-daerah yang belum dapat listrik ini bisa terang di malam hari, penduduknya sudah punya lampu.

“Karena PLN tak akan segera masuk ke semua pelosok, maka APBN masuk. Idealnya kan begitu. Tapi kalau dari APBN terus, itu enggak akan selesai sampai 20 tahun lagi. Artinya masih ada antrean, ada saudara kita yang masih harus hidup dalam gelap gulita. Menurut kita itu enggak adil. Sambil menunggu PLTM, PLTS, atau lisdes (listrik pedesaan) PLN, maka kita buat program bantuan lampu tenaga surya. Itu terbatas untuk penerangan saja,” ujar Rida.

Lampu tenaga surya dibagikan ke desa-desa yang sangat terisolasi, belum bisa dibangun pembangkit atau jaringan listrik ke sana dalam waktu dekat.

“Kebanyakan kita masuk ke daerah yang benar-benar terisolasi. Kita masukin program ini yang dicanangkan oleh Pak Presiden waktu di Ambon, dimulai tahun ini dan tahun depan. Jadi sifatnya pra elektrifikasi,” papar Rida.

Kementerian ESDM telah menyiapkan dana sebesar Rp 320 miliar untuk program bantuan lampu tenaga surya. Lebih dari 80.000 rumah di pelosok negeri akan diterangi oleh lampu ini.

“Sementara ini kita anggarkan sekitar Rp 320 miliar. Satu unit lampu sekitar Rp 4 juta, rata-rata. Jadi bisa untuk 80.000-an rumah,” tutupnya. (mca/ang)