Menata Asset Untuk Mewujudkan Harapan ‘WTP’

Upaya Pemerintahan SKHD untuk mewujudkan impian menggapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Penataan tata kelola pemerintahan baik perampingan OPD, mutasi berantai hingga rapat penataan asset hasil pemeriksaan BPK, kesemuanya bermuara pada satu mimpi “WTP” .

TAKALAR – Bupati H. Syamsari Kitta secara tegas melakukan penataan asset daerah yang menjadikan kabupaten Takalar meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).  Warisan permasalahan aset yang turun-temurun  dan menjadi temuan BPK tersebut dibahas dalam rapat lanjutan Penataan aset hasil pemeriksaan BPK yang dipimpinnya.  

Sebelumnya, rapat serupa juga telah dilaksanakan pada Rabu (25/9/2019) yang lalu dipimpin oleh Wakil Bupati Takalar H. Achmad Se’re, S.Sos.

Sejumlah asset yang bermasalah seperti tanah dan kendaraan dinas yang dilanjutkan penandatanganan komitmen penataan dan pelaporan asset masing-masing kepala OPD dan Camat.

“Selain tuntutan dan upaya untuk WTP, ini juga sehubungan dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih sesuai dengan visi kita. Bukan hanya itu, ini  menjadi penilaian kinerja tiap OPD dan bawahannya, karena rangking kita dalam LPPD masih jauh,” Tegas Syamsari.  

Kepala BPN, Agustan menyampaikan pihaknya siap membantu pemerintah kabupaten Takalar dalam penertiban asset daerah dalam hal ini asset tanah.  (hms/R)