Di Ujung Tanduk, Pemerintahan SKHD Dinilai Gagal

TAKALAR – Pemerintahan bermartabat dan amanah menuju kesejahteraan bak pepatah ‘jauh panggang dari apinya’ karena sangat tidak mencerminkan ‘Bulunna Na Tingkokona’.  

Bagaimana tidak, kondisi Takalar sejak kepemimpinan pasangan bertajuk ‘Berua Baji’ ini sama sekali tidak menebarkan aroma sejuk khususnya dikalangan aparat sipil negara (ASN). Penabuh genderang janji kesejahteraan terhadap ASN ini, faktanya ‘menggelisahkan’ dengan konsep mutasi yang membuat tidak ada ketenangan bekerja.

Pantaslah, wakil rakyat di parlemen mengajukan hak iterpelasi sebagai proses awal pencerahan terhadap issu sentra kebobrokan pemerintahan. Aksinya, Bupati H. Syamsari Kitta tak kunjung penuhi panggilan mengirim duta yang dikonotasikan Juru bicara Interpelasi, H. Muh. Jabir Bonto ‘Bupati Palsu’.

Tidak sampai disitu, hak angketpun digulirkan dengan mengundang OPD. Namun situasi serupapun tetap tidak berubah dengan dua panggilan yang tidak dipenuhi OPD.

Jum’at 16 Oktober 2020, sejumlah ASN yang merasa terdzolimi akhirnya menghadiri undangan Panitia Hak Angket dan memberikan keterangan serta klarifikasi atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Bupati Takalar Syamsari kitta.  Kata Rahim Sua, Takalar di- kepemimpinan H. Syamsari Kitta dinilai gagal dan sangat susah berharap akan baik.  

Buktinya, selain Bupatinya enggan hadiri undangan interpelasi,  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga ikutan tak penuhi panggilan panitia dan sudah dua kali mangkir dari panggilan. Ini menandakan fakta yang sangat tidak menghargai panggilan wakil rakyat. “Kita bisa menduga, jangan-jangan ada upaya menyembunyikan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya,” ujar Ketua GMBI di depan wartawan.  (rd)