Banggar DPRD Sulsel Minta Pemerintah Perhatikan Petani dan Kelautan
MAKASSAR — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat maraton pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung sejak pagi pukul 10.00 WITA itu terus berlanjut hingga pukul 23.00 malam di ruang rapat Kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi, Jalan AP. Pettarani, Makassar.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, memimpin langsung jalannya rapat, didampingi Wakil Ketua DPRD Andi Fauzi Wawo dan Supriadi Arif, juga diikuti oleh anggota Banggar serta mitra dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya mitra Komisi E (bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat) dan Komisi B (bidang pertanian dan pangan).
Andi Rachmatika Dewi menyampaikan, semangat kerja DPRD tidak surut meskipun gedung utama DPRD Sulsel mengalami kebakaran beberapa waktu lalu.
“Kami rapat maraton hari ini dengan mitra komisi E dan B hingga larut malam karena memang ini harus kami tuntaskan segera agar bisa disahkan sesuai jadwal yang telah di tentukan oleh Bamus untuk pembahasan Ranperda Perubahan 2025,” katanya. Selasa (9/9/2025).
Didampingi Lukman B Kady, Koordinator Banggar, Mizar Roem menyampaikan, ada beberapa yang menjadi perhatian Badan Anggaran agar APBD Perubahan betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
“Hari ini kami hadirkan mitra Komisi E dari rumah sakit untuk memaparkan target dan apa yang menjadi permasalahan di rumah sakit mulai dari kesediaan obat-obatan dan alat kesehatan untuk memastikan bahwa masyarakat tak kekurangan obat jika datang berobat ke rumah sakit,” ucapnya.
Phaknya juga menekankan, rumah sakit Pemerintah Provinsi harus bisa meningkatkan pendapatan karena sejauh ini DPRD Provinsi telah mensuport sehingga hal ini menjadi penting dalam pembahasan APBD Perubahan.
“Ada beberapa rumah sakit yang menurunkan target pendapatan padahal seharusnya mereka meningkatkan pendapatan. Ini menjadi poin penting,” tegasnya
Untuk mitra Komisi B, Banggar DPRD meminta pemerintah meningkatkan alokasi anggaran pada sektor pertanian dan kelautan. Menurut Mizar, mayoritas masyarakat Sulsel bekerja sebagai petani dan nelayan, sehingga perlu dukungan anggaran yang memadai.
“Yang paling penting juga kami tegaskan program dana hibah ke masyarakat harus ditingkatkan lagi seperti bantuan bibit padi dan jagung, alsintan, kapal nelayan, bibit rumpot laut dan lain-lainnya,” pungkasnya. (cw)