Digitalisasi Dikabarkan Seret Bupati Takalar Terperiksa di KPK, Benarkah…?

TAKALAR – Program digitalisasi penuh yang tengah digaungkan dan diterapkan Bupati Firdaus Dg Manye memberikan dampak perubahan signifikan di Kabupaten Takalar, salah satunya sistim bayar melalui aplikasi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Panrqnnuangku.

“Saat ini kami dipaksa menggunakan tiga aplikasi absen sekaligus yakni Cek-loh, Spegnas dan ANITA. Ibarat minum obat, kami harus ‘menelan’ enam kali absen setiap hari,” ungkap ASN disebuah bincang lepas Jumat (6/3).

Meski pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sayuti membantahnya, namun realitas penggunaan aplikasi tak lagi dipungkiri karena sudah ada yang dijalankan.

Seiring perjalanan program digitalisasi Bupati Takalar, Aliansi Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Selatan (Sulsel) secara tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memberikan kepastian hukum terhadap Mohammad Firdaus Daeng Manye terkait kasus digitalisasi.

Mantan Direktur Utama PT PINS Indonesia  ini (Firdaus red.) dikabarkan pernah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023.

“Kita berharap, program digitalisasi yang menjadi skala prioritas di Takalar ini tidak berdampak sama seperti yang pernah dialami PT. PINS Indonesia,” harap warga di Takalar.     (c/rd)