Anggaran Efisiensi Rp16 Miliar di Takalar Tidak Transparan
TAKALAR – Meski Ketua DPRD Takalar, Muh. Rijal enggan memberikan penjelasan terkait anggaran efisiensi senilai Rp16 M, namun bocoran penggunaannya tidak transparan. “Harusnya Pemerintah Kabupaten menyampaikan ke publik kemana anggaran efisiensi itu digunakan,” ujar ASN disela kegiatan di ruang Pola kantor Bupati, Selasa (2/9).
Polemik dugaan pemotongan anggaran efisiensi sebesar Rp16 miliar di Kabupaten Takalar mulai mencuat ke permukaan dan memicu sorotan publik. Pasalnya, alokasi efisiensi anggaran yang semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan justru diduga dialihkan ke sejumlah pos yang dinilai tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Sebagaimana diketahui, tujuan efisiensi anggaran 2025 adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, memastikan pengeluaran lebih efektif, tepat sasaran, dan membebaskan dana untuk program prioritas serta pembangunan produktif. Namun, fakta di lapangan justru menimbulkan pertanyaan besar: “Efisiensi untuk rakyat atau untuk pejabat?”
Dari data yang dihimpun, terdapat sejumlah poin parsial yang disorot publik terkait dugaan pemotongan dan pengalihan anggaran efisiensi diantaranya Perencanaan Kantor Bupati Rp600 juta, Rehabilitasi Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Rp3,5 miliar, Teknologi AI (Artificial Intelligence) Rp600 juta
Beberapa pihak menilai, jika alokasi sebesar itu digunakan untuk peningkatan infrastruktur seperti perbaikan jalan, pelayanan publik, atau pembangunan fasilitas masyarakat, dampaknya akan lebih terasa.
Seorang pemerhati kebijakan publik di Takalar menyebut adanya indikasi ketidaktransparanan dalam penggunaan anggaran ini. “Kalau ada yang ditutupi, berarti ada dugaan pemufakatan jahat di dalamnya. Dokumen APBD itu bukan informasi rahasia. Publik berhak tahu ke mana uang rakyat dialokasikan,” tegasnya.
Menurutnya, dokumen APBD seharusnya bisa diakses oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Transparansi sangat penting agar penggunaan anggaran daerah benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Takalar, H. Muh. Rijal, yang dikonfirmasi terkait dugaan ini, enggan memberikan keterangan lebih jauh. Terkait tudingan bahwa dirinya menandatangani sejumlah parsial tanpa evaluasi mendalam, Rijal hanya memberikan pernyataan singkat.
“Soal anggaran efisiensi Rp16 miliar, untuk sementara kami belum bisa berkomentar,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Takalar belum memberikan penjelasan resmi terkait dugaan pemotongan dan alokasi anggaran efisiensi tersebut. Publik kini menunggu transparansi dan klarifikasi dari pihak eksekutif maupun legislatif agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat. (cw)