DaerahTAKALAR

“Anggota DPRD Buat Lelucon” Ini Anggapan LSM – Tokoh Masyarakat

Terkait pernyataan salah satu anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra yang menuding Ketua Resimen 22 tidak paham dengan proses pembahasan APBD yang terakses di medsos 8 November 2017 lalu ditanggapi aktifis LSM dan Tokoh Masyarakat Takalar.

Ketua FIK – KSM Takalar, Nurlinda Taco

TAKALAR – Ketua FIK – KSM Takalar, Nurlinda Taco mengatakan, lucu anggota Dewan, justru KUA PPAS itu sudah gambaran awal dari APBD dan muara dari kegiatan yang akan diprogramkan. Di KUA PPAS sudah tergambar porsi anggaran mana sektor yang akan dapat porsi banyak dan sedikit.

Dijelaskan Taco, dalam item belanja itu kan cuma 2 yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung. TPP dan ADD Itu belanja tidak langsung. Kalau TPP  sudah dinaikkan di KUA PPAS,  itu berarti kebijakan yang diinginkan adalah menaikkan anggaran yang tidak langsung bersentuhan dengan kepentingan atau hajat masyarakat. Itu berarti APBD lebih banyak yang tersedot untuk belanja yang tidak langsung menyentuh kepentingan rakyat seperti sapi, bantuan modal usaha, Umroh dll.

Penyampaian Nurlinda diperkuat salah seorang Tokoh Masyarakat yang juga mantan anggota DPRD Takalar, Muh.Tahir Dg.Ngewa.

Muh.Tahir Dg.Ngewa

Menurut mantan Kepala Desa Sawakung 2 Periode ini, item belanja cuma 2 yakni tidak langsung dan langsung. Sedang struktur APBD Terdiri dari 3 al, pendapatan terdiri dari PAD, DAU dan DAK dan pendapatan lain yang dianggap sah. Untuk belanja tidak langsung, city belanja pegawai, hibah, bandit dll. Sedang  belanja langsung yaitu belanja program yang disalurkan ke SKPD serta Pembiayaan.

“Inilah 3 komponen APBD yang dibahas di KUA PPAS. Kalau mau lihat berapa yang langsung bersentuhan dengan rakyat, 90 persen ada di belanja langsung,” pungkas Dg Ngewa.

Kduanya, baik Nurlinda Taco maupun Muh.Tahir Dg.Ngewa sama-sama berpendapa,  sebaiknya Badan Anggaran DPRD Takalar membuka dan menjelaskan ke public berapa porsi belanja tidak langsung dan berapa porsi belanja langsung yang mereka sepakati, supaya rakyat mengetahui anggota Dewannya Pro Rakyat atau Pro Kepentingan Pribadi dan kelompoknya.   (cw)