Dongkrak Ekonomi Kuartal III, Presiden Segera Realisasikan Belanja APBD

BANDUNG – Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan semata, melainkan pada sektor ekonomi juga. Untuk itu, penyelesaian keduanya merupakan hal yang sama pentingnya. Presiden Joko Widodo  di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat di markas Kodam III/Siliwangi, Selasa, 11 Agustus 2020 mengingatkan pentingnya pemerintah mengatur “gas dan rem” antara kesehatan dan ekonomi.

“Berulang-ulang saya sampaikan, gas dan remnya adalah bupati, wali kota, gubernur, betul-betul harus manajemennya dikendalikan dengan ketepatan yang baik,” kata Presiden.

Untuk mendongkrak perekonomian yang sedang lesu, Presiden menyebut  pemerintah mengeluarkan sejumlah stimulus dalam bentuk bantuan sosial (bansos), antara lain Bansos Tunai dan Bantuan Langsung Tunai untuk desa. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi listrik gratis untuk pelanggan 450 VA dan potongan 50 persen untuk pelanggan 900 VA.

“Stimulus ekonomi untuk usaha-usaha kecil juga sudah dilakukan lewat perbankan. Sebentar lagi kita akan mengeluarkan yang namanya bansos produktif, ini untuk UKM. Akan diberikan kepada 13 juta usaha mikro, usaha kecil kita. Bantuan modal kerja darurat sebesar Rp2,4 juta,” ungkapnya.

Untuk diketahui, perekonomian Indonesia pada kuartal I tahun 2020 masih tumbuh positif 2,97 persen. Di kuartal II, perekonomian Indonesia turun ke minus 5,32 persen. Meski demikian, Kepala Negara optimistis perekonomian Indonesia akan kembali pulih di kuartal III. “Saya optimis di kuartal III kita akan lebih baik dari kuartal II dan kita harapkan kita ingin tumbuh positif, tapi memang ini perlu kerja keras,” tegasnya.

Salah satu upaya yang menurut Presiden bisa mendongkrak ekonomi di kuartal III adalah melalui belanja daerah. Untuk itu, Presiden meminta kepada para kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota agar segera merealisasikan belanja APBD-nya.

“Secara nasional saya masih melihat anggaran-anggaran itu masih berada di bank, APBD masih Rp170 triliun di bank. Artinya, penggunaannya memerlukan kecepatan, terutama di kuartal III ini. Kunci ada di bulan Juli, Agustus, dan September supaya kita tidak masuk ke dalam kategori resesi ekonomi,” ungkapnya.   (sumber;  Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)