Kasus Pengadaan Server Aplikasi Online Desa Kembali Dipertanyakan

Meski tak bersentuhan dengan sebuah kepentingan, namun pemeriksaan secara marathon yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Kepala Desa jelang Pilkada lalu menuai tanya. Adakah pemeriksaan lanjutan akan dilakukan kepolisian pasca Pilkada?

TAKALAR – Hingga saat ini, belum ada informasi jelas kalau pihak kepolisian akan melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah Kepala Desa (Kades) seperti yang kencang digelar sebelum pilkada. 

Padahal menurut kabar, proyek pengadaan Server aplikasi online yang dilakukan Dinas PMD bulan Oktober 2022 ini cukup menghabiskan anggaran besar dan tak dapat difungsikan sampai sekarang. “Kami selalu siap dimintai keterangan lanjutan,” kata Kades menyebutkan angka Rp15 juta yang dibebankan padanya.

Hal senada juga disampaikan Kades lainnya (harian fajar.co.id red) kalau kegiatan pengadaan Server tersebut tidak berfungsi. “Kami dibebankan membayar melalui dana desa, untuk kegiatan pengadaan server aplikasi online. Setiap desa membayar Rp15 juta. Namun server aplikasi online yang sudah ada di Kantor Dinas Sosial PMD, belum difungsikan,” kata salah satu kepala desa saat berada di Kantor Bupati Takalar, Senin, 12 Juni 2023.

Penyampaian Kades diakui pihak Dinas PMD Takalar saat dikonfirmasi wartawan. “Pihak rekanan sementara bekerja semaksimal mungkin dalam membenahi server aplikasi online itu. Dan memang belum difungsikan karena server tersebut harus terkoneksi dengan Telkom,” urai Iwan Setiawan.    (lu/rd)