LPKJ Minta di Lelang Ulang Proyek Gedung DPRD

BULUKUMBA – PT. Jonjoro Panrita Kampung (JPK) selaku pemenang tender pada paket proyek pembangunan Gedung kantor DPRD dianggap tidak bersyarat hingga Lemmbaga Pengkajian Jasa Konstruksi (LKPJ) minta di tender ulang.

Penegasan ini dikemukakan Ketua DPRD Bulukumba, H.Andi Hamzah berdasar hasil konsultasi LPKJ Sulsel yang dihadiri Plt. Kepala DP3 Bulukumba Andi Mustiaman sebagai KPA merangkap PPK, Asdar Tim Teknis, Pokja 2 diwakili Hj. Nur dan Ahrar.

Pemenang tender proyek Gedung DPRD Bulukumba sebesar Rp.4,8 miliar dipastikan tak bisa dikerjakan. “Berdasarkan Rekomendasi dari Pihak LPKJ Sulsel meminta supaya proses lelang diulang dari pada berdampak hukum dikemudian hari, karena tidak memenuhi persyaratan,” kata Hamzah Pangki.

Permasalahan Pokja 2 dalam menentukan klasifikasi Sub Bidang seharusnya menggunakan BG 009 sesuai lelang tahap 1 (Pertama), bukan BG 004.

Menanggapinya, Pokja 2 ULP Kabupaten Bulukumba menjelaskan, terkait penentuan klasifikasi Sub Bidang persyaratan Lelang DPRD tahap II berbeda persyaratan SBU pada SDP lelang tahap I.

Subklasifikasi Usaha Pelaksana Konstruksi Kode BG004 dan tidak menggunakan Kode BG009 itu sudah benar karena pekerjaan Bangunan Perkantoran sudah termasuk lingkup pekerjaan pada Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial, ini sesuai Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PR No. 19/PRT/M/2014. Jadi Peraturan tersebut jelas menyatakan Bangunan Perkantoran termasuk sebagai bangunan komersial. (ar/R)