Menteri, Hakim, dan Anggota Parlemen Ada di Pusaran Korupsi

Ketua tim jaksa antikorupsi Romania, Kamis (23/2/2017), mengatakan, 1.270 pejabat diadili dan masuk bui tahun lalu karena kasus korupsi dengan total kerugian 260 juta euro atau sekitar Rp 3,6 triliun.

Ketua Badan Anti-korupsi Romania, Laura Kovesi Codruta, mengatakan, kasus-kasus korupsi tingkat tinggi yang ditangani badan itu tahun lalu mencakup keterlibatan tiga menteri, 17 anggota parlemen, 16 hakim dan 20 pejabat perusahaan milik negara (BUMN).

Kovesi, yang menyampaikan laporan tahunan badan pimpinannya pada para hakim senior dan jaksa di National Military Circle di pusat kota Bukares, mengatakan bahwa tim jaksa membutuhkan aturan hukum baru untuk melaksanakan tugasnya.

Pada Januari 2017, pemerintah mengeluarkan dekrit yang akan mendekriminalisasi perilaku para pejabat.

Namun, seperti dilaporkan Associated Presse, dekrit tersebut memicu perdebatan sengit dan demonstrasi anti-korupsi selama berminggu-minggu.

Perdana Menteri Sorin Grindeanu akhirnya membatalkan dekrit tersebut.

Kovesi mengatakan, “Kami ingin memerangi korupsi” tetapi “diperlukan upaya berkesinambungan oleh badan legislatif yang stabil dan kerangka kerja institusional.”

Menurut  Kovesi, satu dari empat kasus yang ditangani badannya adalah soal pelanggaran jabatan.

Protes anti-pemerintah terbesar di Bukares sempat terjadi setelah sebuah peraturan untuk membebaskan puluhan pejabat ‘korup’ dari penjara disahkan pemerintah.

Sekitar 150.000 orang berunjuk rasa di luar berbagai gedung pemerintah pada Rabu (1/2/2017) malam di ibu kota dan berbagai di kota lain di negeri itu.

Pemerintahan Perdana Menteri Sorin Grindeanu dari Partai Sosial Demokrat (PSD) mengatakan, keputusan untuk membebaskan para pejabat korup dilakukan untuk mengurangi kepadatan penjara.

Namun, para kritikus menyebut Grindeanu tengah berupaya untuk membebaskan sekutunya dari kasus korupsi.

Aksi protes itu terjadi setelah Uni Eropa memperingatkan Romania mengalami kemunduran  dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Perang melawan korupsi harus ditingkatkan, bukan dihentikan,” kata Ketua Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker.  (*)