Mutasi di Takalar Sarat Pelanggaran, Baik PP maupun UU

Kepala BKDD, Rusdi Sennang

Rolling pejabat (Mutasi) yang rutin dilakukan Pemkab Takalar pra maupun pasca Pilkada dinila sarat pelanggaran Administrasi Kepegawaian dan prosedur yang diatur PP 18 tentang OPD maupun UU No 5 tentang ASN dan UU No 10 terkait Pemilukada.

TAKALAR – Mutasi jabatan yang dilakukan petahana pasca pilkada sarat pelanggran administrasi kepegawaian dan prosedur yang di atur baik di PP 18 ttg OPD maupun UU NO 5 ttg ASN dan UU No 10 terkait pemilukada. Dimana dalam pelaksanaannya, mutasi yang dilakukan baik di level eselon 3 dan 4 serta proses lelang jabatan tidak melalui prosedur uji kompetensi.

Padahal sangat jelas, kalau pengisian pimpinan OPD maupun strukturnya harus melalui uji kompetensi sebelum menduduki jabatan eselon 3 dan 4. Tapi faktanya, BKPSDM selaku stakeholder yang bertnggung terkait proses mutasi tdak melakukannya.

Menurut salah satu ASN, Saharuddin, mutasi yang dilakukan dua kali di interval waktu 9 hari sangat sarat pelanggaran. Kata mantan Kepala BPBD ini, pelanggaran yang dilakukan BKDD antara lain, tidak ada rekomendasi dari Gubernur, tidak sesuai daftar persetujuan dengan Mendagri, tidak ada SK yang dipegang masing-masing yang di mutasi dan tidak ada tembusan ke Gubernur surat persetujuan Mendagri.

Sementara Kepala BKDD, Rusdi Sennang menjelaskan kalau proses pengusulan berlangsung dua kali dan ada perubahan nama yang akan di mutasi. “Diusulan kedua itu ada perubahan nama yang akan di mutasi, namun pelantikannya tidak bersamaan karena adanya perintah Bupati,” jelas Rusdi.   (cw)