‘Niciniki Mata Tawwa’ Guru Jadi Plt. Kepala Desa

TAKALAR – Di Pemerintahan H. Burhanuddin Baharuddin – HM. Natsir Ibrahim, kebijakan dalam kontes mutasi dan penempatan pejabat selalu disorot dengan asumsi tak sesuai basic pendidikannya. Namun di Pemerintahan SKHD, rancaunya tak kepalang tanggung tapi adem-adem saja seperti penunjukan pelaksana tugas kepala desa.

Di awal perjalanan pemerintahan SKHD, peristiwa viral dimulai dari pemecatan kurang lebih 8.000 tenaga honorer yang kemudian diam-diam kembali merekrut, dan beberapa proses kebijakan lainnya yang dinilai tidak searah jarum jam pra pilkada hingga pascanya.

“Itu gambaran kecil dan niciniki ri matanna tau jaia, seorang guru di tarik ke pemerintahan dan diposisikan sebagai plt. kades,” ungkap seseorang dibincang lepas di Gaddena Trialief sore kemarin.    (cw)