Pemerhati Pendidikan Layangkan Surat, Minta Pembatalan Hasil Seleksi Cakep

TAKALAR – Proses pelaksanaan seleksi calon Kepala Sekolah (Cakep) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkesan tidak transparan. “Ada indikasi kelemahan dalam pelaksanaan tersebut,” kata salah satu Pemerhati Pendidikan di Takalar.

Dituangkan dalam surat permohonan pembatalan hasil seleksi cakep yang ditujukan ke Bupati disampaikan, waktu pelaksanaan yang sangat singkat hanya waktu kurang dari satu minggu.
Dia juga memaparkan tidak adanya petuntuk teknis yang dibuat sebagai bahan acuan tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi calon kepala sekolah sehingga pelaksanaan dapat dianggap asal asalan.

Selain itu, tidak ada pelibatan unsur eksternal Dinas Pendidikan seperti perwakilan organisasi guru ( PGRI ) dan Dewan Pendidikan sebagai organisasi yang berprofesi di bidang pendidikan sebagai tim seleksi untuk dijadikan sebagai tim penilai pembanding dalam pelaksnaan tes calon kepala sekolah.

Tidak ada indikator penilaian dalam seleksi calon kepala sekolah,” ungkapnya.
Lebih jauh dijelaskan, tidak ada standar nilai sebagai acuan batas minimal kelulusan bagi setiap peserta seleksi calon kepala sekolah sehingga penentuan lolos seleksi calon kepala sekolah terindikasi dapat diatur sesuai pesanan dan keinginan tim seleksi.

Transparansi admin Dinas Pendidikan sebagai pengendali sistem administrasi online di pertanyakan, sehingga informasi tentang hasil seleksi yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan tidak dapat diakses dari setiap peserta seleksi calon kepala sekolah.

Berdasarkan indikasi kelemahan tersebut maka sangat diragukan hasil seleksi yang berkinerja dan berdaya saing.

Di mohon kiranya Bupati Takalar untuk membatalkan hasil seleksi cakep untuk dilakukan seleksi ulang yang transparan dan berkulitas,” harapnya. (rd)