Pengangguran dan Kemiskinan Skala Prioritas TA 2018

 

MAKASSAR – Pemerintah pusat komitmen menangani masalah pengangguran dan kemiskinan pada tahun anggaran 2018 mendatang. Dua masalah ini merupakan salah satu poin dari 10 program prioritas pemerintahan era Jokowi-JK.

Menteri Percepatan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintahan Jokowi-JK mengusung 10 program prioritas nasional. Diantaranya adalah pendidikan, kesehatan, pemukiman, pengembangan dunia usaha, ketahanan energy, ketahanan pangan serta penanggulangan kemiskinan.

Menurut Menteri, tahun 2018 mendatang, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran akan menjadi focus perhatian pemerintah. Targetnya, angka kemiskinan bisa berada pada posisi 9-10% dengan penganggurn terbuka 5,3% hingga 5,5%, serta gini ratio menurun ke 0,38%.

“Tentu target ini akan mudah, karena kita dihadapkan pada mereka yang bukan lagi usia produktif dan tidak muda lagi sebanyak 70 juta dari usia produktif 194,5 juta dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang hanya 67%,” ungkap Bambang saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan dalam Rangka Penyelarasan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2018, di Grand Clarion Hotel Makassar.

Dengan kondisi seperti itu, Bambang meminta semua pemerintah provinsi untuk membuka kesempatan kerja di daerahnya masing-masing, melalui program ramah investasi.

“Daerah harus bisa mendorong iklim investasi yang baik dengan swasta, agar bisa membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Daerah jangan lagi membuka peluang kerja untuk jadi PNS,” katanya.

Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang mengakui bahwa salah satu pemicu tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, karena tidak meratanya pembangunan infrastruktur diberbagai daerah.   (ear/R)