Pengerukan Pasir Galesong Berpotensi Kriminalisasi

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati di Jakarta mengatakan, pengerukan pasir yang dilakukan di Takalar  tak hanya berdampak pada lingkungan saja, namun juga pada kondisi sosial masyarakat di sekitar lokasi pengerukan. Kondisi iu ditandai dengan penolakan warga di Galesong, kabupaten Takalar terhadap pengerukan pasir tersebut. “Penambangan pasir yang dilakukan di Takalar berpotensi menimbulkan kriminalisasi masyarakat pesisir,” ucap Susan belum lama ini.
Warga Takalar berunjuk rasa di pantai menolak penambangan pasir laut di perairan mereka karena berdampak langsung dengan sumber mata pencaharian mereka.
Menurut Susan, proyek yang akan membangun Center Point of Indonesia (CPI) dan berfungsi sebagai waterfront city tersebut, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar. Demi bisa mewujudkan ambisi Pemprov dan Pemkot, material pasir pun akhirnya didatangkan dari luar Makassar, tepatnya dari Takalar oleh Royal Boskalis. Keputusan tersebut diambil, karena ketersediaan pasir di Makassar tidak ada dan pengembang yang mendapatkan konsesi memutuskan untuk memenuhinya dari pulau kecil di sekitar perairan Sulsel.
“Selain Takalar, pasir juga dikeruk dari Pulau Gusung Tangaya dan dilakukan dalam jumlah yang banyak,” jelasnya.
Tentang Royal Boskalis, Susan kemudian mengingatkan bahwa perusahaan tersebut sebelum beroperasi di Takalar, terlebih dulu melakukan pengerukan untuk reklamasi di Teluk Jakarta. Seperti halnya di Sulsel yang dilakukan di pulau-pulau kecil, untuk kebutuhan pasir Teluk Jakarta, kata dia, perusahaan Belanda itu juga melakukan pengerukan di pulau kecil yang ada di wilayah perairan Provins Banten.  (ml/R)