Sidang MK, Permohonan Paslon HBHN Disebut Kabur

JAKARTA – Sidang lanjutan pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Takalar (36/PHP.BUP-XV/2017) kembali digelar Mahkamah Konstitusi, Rabu (22/3). Sidang digelar dengan agenda mendengar jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta tanggapan pihak terkait.

Mappinawang, kuasa hukum KPU Kabupaten Takalar (termohon) menyebut permohonan Pasangan Calon Burhanuddin dan Natsir Ibrahim kabur. Sebab, menurut termohon, pemohon hanya menyebut data-data pemilih Pilkada Takalar. Menurut Mappinawang, dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), termohon telah melakukan pendaftaran pemilih sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kata Mappinawang, terlibat langsung dalam penyusunan DPT, demikian juga dengan tokoh masyarakat serta masing-masing tim pasangan calon. Mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diragukan keasliannya, KPU telah melakukan verifikasi faktual dan warga dengan NIK yang dipersoalkan ternyata memang warga Takalar.

Senada, Paslon Nomor Urut 2 Syamsari Kitta-Ahmad Dg. Sere (pihak terkait), melalui kuasa hukumnya Didik Supriyanto, mengatakan pengurangan suara oleh KPU yang menguntungkan pihak terkait merupakan dalil yang mengada-ada.Penghitungan jumlah NIK palsu yang dipersoalkan dalam permohonan pun dinilai tidak jelas. Didik menilai, hal itu merupakan klaim sepihak yang belum terbukti kebenarannya.

Pihak terkait juga membantah tudingan pemohon terkait adanya mobilisasi pemilih yang menguntungkan pihak terkait di setiap TPS. Menurut Didik, hal itu tidak terjadi karena tidak ada keberatan dari saksi pemohon dan tidak ada laporan atau pun rekomendasi dari panitia pengawas. “Selain itu, pasangan calon nomor urut satu yang merupakan pasangan petahana justru lebih berpeluang untuk mempengaruhi pelaksanaan pilkada Takalar,” ujarnya.

Dalam perkara PHP Takalar, selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait adalah sebesar 2.023. Sementara, ambang batas selisih perolehan suara berdasarkan total suara sah menurut jumlah penduduk adalah sebesar 1,5% atau 2.613 suara.