Soal Anggaran PKK, Dikabarkan Ada ASN Bertugas Mengumpul

TAKALAR – Dugaan adanya anggaran PKK disejumlah OPD dipastikan ada setelah pihak Pemkab menjelaskan melalui Kepala Badan  Keuangan, Rahmansyah. “Kalaupun ada ketidakfairan dalam berkegiatan jelas Rahmansyah di Gedung DPRD Jum’at (2/8), itu kesepakatan mereka dengan OPD sesuai kegiatan yang beririsan.

Diperjalanan waktu, kabar anggaran PKK kian diperjelas dengan adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan mengumpul anggaran kegiatan PKK dimasing-masing OPD.

Peran dari oknum yang diduga pegawai di kantor Bupati ini menurut sumber, sudah dan sangat dikenal disetiap OPD.  

“Iye, dia yang ambil anggaran tim PKK disetiap OPD dan LPJnya ditanggung dinas masing-masing,” ungkap sumber yang minta identitasnya tidak disebutkan.

Sebelumnya, Penganggaran PKK yang dikabarkan mencapai angka miliaran rupiah yang diduga dititip pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  jadi trending topik. 

Puluhan mahasiswa yang mengatas namakan Aliansi Mahasiswa Takalar (AMT) telah menyoroti, bahkan  menyikapi kesimpang-siuran informasi itu, mereka telah menggelar aksi demonstrasi depan Kantor Bupati dan Kantor Kajari.

“Kami menduga ada intervensi berlebihan ke setiap OPD untuk menganggarkan operasional Tim Penggerak PKK dengan asumsi pengembangan ekonomi lokal,” teriak pengunras, Kamis (1/7/2024).

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri,  Tenriawaru yang ditemui wartawan menegaskan, pihaknya membutuhkan data-data valid untuk menindaklanjuti masalah PKK. “Silahkan laporkan ke kami disertai data yang valid,” imbuhnya.

Sedang AMT dengan tegas, juga akan menggelar aksi berkelanjutan sebagai bentuk keseriusan mengawal soal PKK yang kini jadi trending topik. “Ini juga merupakan ujian bagi Aparat Penegak Hukum melakukan penyelidikan karena sudah jadi konsumsi publik,” katanya.

Jadi tambahnya, selain menanti laporan resminya, APH wajib Lidik tanpa menunggu laporan resminya.     (cw)