Terungkap di Paripurna, Bagian Hukum Dinilai Tidak Becus

TAKALAR – Selain pungutan liar (pungli) Dinas PUPR dan pengurusan administrasi dikelurqhan, anggota DPRD Ahmad Sabang juga menyinggung   Bagian Hukum sekretariat daerah (Setda) yang dinilainya tidak becus menjalankan tugas.
Menurut Legislatir Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini, Bagian Hukum diberbagai rapat penting pembahasan Ranperda, kerap mangkir dan sulit dihubungi.

Ia mengaku kecewa berat karena upaya mendorong Ranperda justru terhambat oleh ketidakseriusan pihak eksekutif.
“Saya siap mundur. Saya merasa gagal karena tidak didukung oleh OPD yang tidak proaktif,” tegasnya.

Di forum itu juga, Kepala Bagian Hukum Setda, Irwansyah angkat bicara. Ia menegaskan, pihaknya tidak menghambat proses bahkan mengklaim pekerjaan di bagian hukum dapat diselesaikan dengan cepat.

“Jangan sampai saya duduk di sini lalu mengalir sesuatu yang tidak diinginkan. Walaupun kondisi saya kurang fit, saya tetap hadir menyampaikan,  Bagian Hukum tidak ada persoalan. Di ruangan kami, tidak sampai lima menit, selesai,” ujarnya.    (c/rd)