Birokrasi Rancu, Pembina Kepegawaian Tenang Saja

TAKALAR – “Pembiaran” begitulah kondisi birokrasi pemerintahan hingga tak temukan solusi keluar dari kerancuan yang tengah melanda struktur. Akibatnya, jabatan yang poligami dua pejabat terjadi dan merugikan keuangan daerah.

Diamnya pembijak atau pejabat yang berkepentingan selaku Pembina Kepegawaian yang juga Majelis Kode Etik sekaligus Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menjadikan kondisi Pemerintahan amburadul.

Dilain pihak, komunitas lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melaporkan indikasi pemalsuan surat keterangan (Suket) bebas temuan dinilai kurang pas karena tidak melibatkan unsur pokoknya yakni Majelis Kode Etik yang juga Pembina Kepegawaian.

Rancauanya birokrasi bukan semata disebabkan oknum di Perangkat Daerah (OPD), tetapi fungsi pembijaknya yang utama dipertanyakan kinerjanya.

Mungkinkah pengendali tiga institusi ini ada keterlibatannya hingga tenang-tenang saja melihat kondisi birokrasi di Takalar….? Wallahualam, karena kesan Baperjakat seakan tidak difungsikan.

“Kita tidak hanya sebatas melaporkan oknum OPDnya, tapi prosesnya akan sampai ketingkat lebih diatasnya. Tunggumaki, ada waktunya,” tukas Ketua Lambusi, Nixon Sadli Karma. cw)