PJ Bupati – Sekda Terkesan Tutup Mata di Kondisi Kacaunya Birokrasi
TAKALAR – Kinerja pejabat pengendali kebijakan baik PJ Bupati maupun Sekda terkesan tutup mata dengan kondisi birokrasi yang carut marut. Sikap kepemimpinannya tidak menggambarkan kepedulian terhadap kejadian seperti adanya ganda pejabat dalam satu jabatan.
Padahal, di insiden ganda pejabat di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanaman (DLHP) selain merugikan dua ASN, juga merugikan keuangan daerah karena keduanya terima tunjangan.
Sekda selaku Pembina Kepegawaian yang juga Majelis Kode Etik sekaligus Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) harusnya sudah ada langkah mengeluarkan ASN dari kemelut tak bersahabat ini.
Tap “Pembiaran” begitulah kondisi birokrasi pemerintahan hingga tak temukan solusi keluar dari kerancuan yang tengah melanda struktur. Akibatnya, jabatan yang poligami dua pejabat terjadi dan merugikan keuangan daerah.
Diamnya pembijak atau pejabat yang berkepentingan selaku Pembina Kepegawaian yang juga Majelis Kode Etik sekaligus Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menjadikan kondisi Pemerintahan amburadul.
Akankah kondisi ini larut dalam polemik, atau memberikan ruang aparat penegak hukum (APH) dengan beragam laporan yang mengucilkan ASN di OPD…?
Komunitas lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengatasnakan dirinya LAMBUSI konsisten mengkawal polemik birokrasi yang mengorbankan ASN atas prilaku pembijak.
“Kita tidak hanya sebatas melaporkan oknum OPDnya, tapi prosesnya akan sampai ketingkat lebih diatasnya. Tunggumaki, ada waktunya,” tukas Ketua Lambusi, Nixon Sadli Karma. (cw)
