DPP GSPI Prioritaskan Pendampingan Dan Pembelaan Hukum

JAKARTA – Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI) merupakan organisasi kemasyarakatan dengan misi ‘kerja sosial’ yang berskala prioritas untuk kepentingan masyarakat dengan bangunan interaksi positif. Kiblat itulah hingga GSPI
berapa waktu lalu menonaktifkan Sekretaris Jenderalnya karena terindikasi melakukan tindakan indisifliner.

DPP-GSPI dengan kebijakannya melakukan restrukturisasi (penyusunan) kembali kepengurusan di tingkat DPP dengan mengangkat Sekretaris Jenderal serta Bendahara Umum dan Wakil Ketua Umum.

“Program GSPI secara umum yakni digulirkannya satu program unggulan perlindungan, pendampingan dan pembelaan hukum yang disediakan untuk pengurus, fungsionaris, anggota GSPI dan masyarakat umum yang menghadapi permasalahan hukum,” kata Kepala Bidang Hukum, HAM, Advokasi, Politik dan Penyelesaian Konflik DPP GSPI “Burhan Fadly, S.H beberapa waktu lalu.

Di suasana santai dikutip dari POSBUMI.COM, Fadly menyampaikan, program tersebut menjadi skala prioritas unggulan, dan masuk bagian dari integral bidang kerja Kabid Hukum DPP secara umum.

Jelas Fadly, sebelum digulirkannya program perlindungan, pendampingan dan pembelaan hukum secara resmi, program tersebut telah kami jajaki dengan berupaya memberikan pelayanan hukum bagi pengurus dan anggota yang menghadapi permasalahan hukum baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah.

Terkait gambaran umum dan menyeluruh Program Kerja Bidang Hukum, HAM, Advokasi, Politik dan Penyelesaian Konflik Dewan Pimpinan Pusat – Generasi Sosial Peduli Indonesia masa bakti 2020 – 2025 dapat dilaksanakan dengan rumusan-rumusan strategis sesuai dengan tujuan, fungsi, visi-misi yang terdapat dalam AD/ART GSPI yang pada pokoknya termuat melalui tiga bagian program kerja.

Pertama, program pengembangan organisasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian, kajian dan publikasi informasi dan dokumentasi yang direalisasikan dan disusun melalui Program Kerja Jangka Pendek.

Kedua, program perlindungan, pendampingan dan pembelaan hukum terhadap pengurus, fungsionaris dan anggota Generasi Sosial Peduli Indonesia serta terhadap masyarakat pencari keadilan yang menghadapi permasalahan hukum, direalisasikan dan disusun melalui Program Kerja Jangka Menengah. Demi pemenuhan ketersedian layanan hukum secara optimal maka akan didirikan lembaga bantuan hukum (LBH) yang telah direncanakan sebelumnya.

Ketiga, program penjalinan hubungan dan kerjasama yang direalisasikan dan disusun melalui Program Kerja Jangka Panjang, dan diantara yang dapat dilakukannya misalnya dengan lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, organisasi sosial politik (orsospol), lembaga donor, dan lembaga-lembaga lainnya baik pemerintah maupun swasta, yang memiliki tujuan yang sama dengan badan perkumpulan GSPI.

Burhan menambahkan, program kerja ini masih relatif sederhana dan tentu terdapat segala kekurangannya oleh karena hal itu perlu masukan perbaikan dari semua pihak dalam mengembangkan organisasi yang menjadi penting adanya, Tandas Burhan menutup pembicaraan. (*/C)