Jawaban Terhadap Pandangan Umum Fraksi Tentang RPJPD 2025-2045
Pj. Bupati menambahkan, keterlibatan masyarakat serta seluruh stakeholder baik melalui forum konsultasi publik, musrenbang maupun penjaringan masukan melalui media sosial telah dilakukan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.
“Saya sepakat bahwa kita butuh inovasi untuk kita semua, memanfaatkan Sumber daya alam ini dengan baik sehingga pemberantasan kemiskinan ini kita bisa tangani secara bersama-sama”. Jelas Pj. Bupati.
Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2045, kemiskinan, pembangunan yang merata serta peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan isu-isu yang diangkat. Dalam sesi jawaban ini, Pj. Bupati juga menyampaikan strategi yang akan dilakukan Pemkab Takalar untuk menghadapi isu tersebut.
Adapun saran, masukan dan tanggapan para dewan yang belum ditanggapi pada kesempatan ini, akan dicatat dan dipertimbangkan Pj. Bupati dalam menjalankan dan menetapkan kebijakan di waktu yang akan datang.
Dalam Rapat paripurna tersebut Pj. Bupati Takalar juga menjawab pandangan fraksi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Serta membahas tentang pembentukan pansus untuk membahas rancangan Perda tentang rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025 – 2045.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Sekda Takalar H. Muhammad Hasbi, Perwakilan Kapolres Takalar, para OPD terkait beserta jajarannya.
