Mutasi Pra dan Pasca Pilkada, ASN Melapor di Panwas

Sekitar 10 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) mendatangi kantor Panwaslu Takalar, Jumat malam 17/02/17. Kedatangan mereka ke kantor Panwas meminta agar panwas menelisik kembali mutasi yang dilakukan di Lingkup Pemkab Takalar pada 14 Februari lalu, sehari sebelum pencoblosan calon bupati Takalar.
Mereka menduga dimutasinya sekitar 40 orang guru dan ASN, bukan karena kebutuhan pada instansi tertentu, melainkan karena dugaan keberpihakan mereka terhadap salah satu pasangan calon.
“Kami ini di mutasi karena dianggap mendukung calon tertentu, bukan karena kebutuhan. Saya, dipindahkan dari kantor KB yang kekurangan staff, ke kantor kecamatan Galesong utara yang kelebihan staff. Bahkan ada rekan guru, yang dipindahkan ke sekolah yang tidak butuh tambahan guru”.
Sejatinya mekanisme mutasi ASN telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pasal 162 ayat (3) mengatakan bahwa, Gubernur, Bupati dan Walikota dilarang untuk melakukan pergantian pejabat lingkungan pemerintahan daerah (Pemda) baik provinsi ataupun kabupaten/kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.
Selain itu, lanjut Ilham, dimutasinya mereka adalah kewajiban Panwas untuk membantu, jangan sampai ada calon yang semena-mena melakukan mutasi hanya karena merasa tak di dukung.
Setelah pertemuan dengan pihak panwas Takalar, mereka berharap panwas segera menindak lanjuti dan melaporkan keluhan mereka ke komisi ASN.  (malo)