Polda Seriusi ‘Lidik” Dugaan Pemalsuan Surat Usulkan Calon Pj Bupati Takalar

Polemik surat usulan calon PJ Bupati Takalar perlahan terjawab dengan terbitnya surat perintah (Sprint) Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Sprint tersebut merupakan proses awal penyeledikan terhadap kasus dugaan pemalsuan surat usulan calon Pejabat Bupati Takalar ke Kemendagri.

TAKALAR – Sprin penyelidikan Polda Sulsel itu tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) yang diberikan kepada saksi pelapor, Pahriadi Romo, Kamis (27/10/2022) siang.

Pahriadi Romo usai menerima SP2HP menegaskan, dirinya mengapresiasi kinerja Polda Sulsel. Dia berharap, agar kasus ini diusut hingga tuntas. Dia juga meminta, agar semua pihak yang terkait dengan pembuatan surat itu untuk segera dipanggil dan diperiksa.

“Saya melapor semata – mata untuk melihat sistem pemerintah di Kabupaten Takalar berjalan bersih dan akuntabel,” ucapnya.

Diketahui, Pahriadi Romo pada Senin (10/10/2022) lalu melaporkan dugaan pemalsuan Surat DPRD Takalar yang mengusulkan calon Pejabat Bupati Takalar ke Mendagri. Surat itu ditengarai bermasalah lantaran dinilai tidak prosedural. Selain melapor di Polda Sulsel, Pahriadi juga mengadu ke Ombudsman Sulsel

Surat usulan calon Pejabat Bupati Takalar bernomor 005/307/VIII/DPRD/2022 ditandatangani Ketua DPRD Takalar, Muh Darwis Sijaya dan Dua wakil ketua DPRD Takalar, Hj Emi dan Mukhtar Maluddin.

Dalam surat usulan, DPRD Takalar mengajukan Muhammad Hasbi, Sekretaris Kabupaten Takalar sebagai calon tunggal penjabat bupati.

Surat usulan ini dianggap tidak sesuai prosedur. Lantaran dikeluarkan tanpa melalui rapat paripurna anggota DPRD Takalar. Bukan hanya itu, sesuai regulasi, pengajuan calon penjabat kepala daerah baru bisa dilakukan jika DPRD sudah melakukan paripurna penetapan akhir masa jabatan kepala daerah. Masa jabatan Syamsari Kitta sebagai bupati akan berakhir 22 Desember. (*)