Transper Langsung ART, Bendahara Dinilai ‘Keliru’

TAKALAR – Pemerintahan H. Syamsari Kitta tiga tahun dilewatkan cukup menorehkan warna ‘Pelangi’ dengan ragam soal yang sepertinya tak kunjung terjawab. Kenapa, karena Bupati enggan memenuhi undangan (panggilan) panitia Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ironinya, sangat berpengaruh ke perangkat daerah (OPD) yang juga membangkang dengan mengabaikan tiga kali panggilan panitia.

“Bendahara di Bagian Umum itu keliru dengan melakukan transper langsung ke rekening pribadi, kan ada ASN yang ditempatkan mengurusi kebutuhan ART Bupati maupun Wabup,” ujar anggota DPRD yang juga bagian dari pengusung hak angket.

Tapi dia (panitia angket red.) juga maklum dengan predikat bendaharanya yang belum diberikan bekal perbendaharaan sesuai Perpres yang menegaskan agar bendahara pada Satuan Kerja (Satker) pengelola APBN/APBD harus miliki Sertifikat termasuk bendahara umum di Bagian Umum. 

Namun Kepala Rumah Tangga Bupati hingga sekarang belum berhasil dimintai konfirmasinya.    (cw)