DPN – GNPK Minta Kejati Ungkap Aliran Uang Pasir

MAKASSAR – Sementara itu, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Pemberantasan Korupsi (DPN-GNPK) meminta Kejati Sulsel untuk bisa mengungkap aliran dana proyek tambang pasir.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPN – GNPK, Ramzah Thabraman

Pihaknya juga menyarankan agar Kejati harusnys menggandeng PPATK untuk menguak aliran dana proyek tambang pasir laut di Galesong.

“Dari awal GNPK telah menyarankan hal ini. Data PPATK akan menguak adanya dugaan orang ketiga yang disinyalir ikut menerima manfaat dari proyek tambang pasir laut ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan terus mendalami kasus dugaan korupsi penyimpangan penetapan harga jual tambang pasir laut tahun 2020 di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Sejumlah pihak yang diduga mengetahui tindak pidana dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan.

Penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus ini meski sudha naik ke penyidikan sejak 30 Maret lalu. Kasus ini mencuat setelah adanya penurunan harga jual tambang pasir laut. 

Harga tambang pasir laut dijual Rp7.500 per kubik dari harga jual yang ditetapkan dalam peraturan sebesar Rp10.000 per kubik. Dari Informasi yang beredar menyebutkan, turunnya nilai harga jual tambang pasir didasari oleh adanya penawaran yang dilakukan pihak penambang.

Seperti janji Kejati, pihaknya akan memanggil dan memeriksa Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Takalar, Wahyuddin Mapparenta telah ditepati.   (r/cw)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *