Pelayanan di Samsat Diduga Banyak Pungli
MAKASSAR – Prisiden Joko Widodo yang menggelontorkan konsep perlawanan terhadap pungutan liar (pungli) diseluruh komponen pemerintah berkait pelayanan santa diapresiasi masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Meraoke. Himbaun Presiden itupun satu persatu mulai bermunculan kepermukaan baik di instansi pemerintahan maupun di isntitusi penegak hukum.
Dari data yang terhimpun, Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel masuk dalam peringkat tiga besar pungli di institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) se-Indonesia. Nomor satu dilakoni Polda DKI Jaya, disusul Polda Jambi dan Polda Sulsel. ” Polda Sulsel terbanyak ketiga dengan sembilan oknum dari empat kasus yang berbeda sesuai catatan,” kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Frans Barung pekan lalu.
Sejak Kapolda Sulsel dijabat Irjen Pol Anton Charliyan, sedikitnya 17 anggota jajaran Polda Sulsel kedapatan melakukan pungutan liar (pungli). Para anggota kepolisian sementara proses pemeriksaan Propam Polda Sulsel dan sudah dilakukan penindakan. Ke-17 anggota, lima diantaranya dari anggota Satlantas Polres Barru masing-masing Brigpol SH, Brigpol AA, Bripda Chaerul dan Bripda Sultan serta Brigpol FDN. 4 anggota lainnya, diduga melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
Pelayanan yang menanggalkan kesan dan dugaan dominasi pungli, terarah pada proses layanan di Samsat. Ditempat itu kerawanan punglinya besar khususnya pada layanan nomor plat kendaraan yang dipesan khusus. ” Plat pesanan, biayanya bergantung angka dan abjadnya,” ungkap warga yang sedang mengurus plat pesanannya di Samsat. (ar/R)
