Pengalihan Aset Sekolah SMA – SMK Butuh Anggaran Rp. 3 Miliar

MAKASSAR – Verifikasi pengalihan aset tahap pertama sudah dilakukan di kabupaten kota, atau sedikitnya Pemprov Sulsel butuh alokasi anggaran Rp. 3 miliar untuk program pengalihan aset sekolah. Dalam pengalihan ini dilakukan verifikasi aset SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi. ” Saat ini verifikasi untuk pengalihan aset tahap pertama sebenarnya sudah dilakukan pada semua kabupaten kota,” kata Kepala Biro Pengelolaan Aset Daerah Pemprov Sulsel, Ahmadi Akil.

wagub-sulsel-1Pihaknya sudah mengajukan permohonan penambahan anggaran dari APBD Perubahan 2016 dan telah disetujui. Di perubahan lalu sudah minta anggaran dan dikasih dilakukan 2 tahapan. ” Setelah pembahanasan APBD pokok 2017, baru kami turun lagi tuntuk verifikasi,” kata Ahmadi.

Anggaran tambahan yang dikucurkan dari APBD Perubahan nilainya sekitar Rp. 500 juta dan hasilnya dari verifikasi tahap pertama telah berhasil mendapatkan salinan alas hak berupa sertifikat dari semua SMA/SMK yang dialihkan. Selain salinan alas hak, pihaknya juga sudah berhasil mengukur luasan lahan aset sekolah yang selama ini tidak ada luasan dan nilainya.

Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang mengatakan,  penganggaran pengalih-kelolaan aset SMA/SMK baru disusun  lantaran baru resmi tahun depan.Dia juga mengaku, masih banyak persoalan lain terkait anggaran termasuk masalah gaji pegawai yang anggarannya minim.

“Anggaran gajinya saja bersoal kalau guru-guru beralih, defisitnya Rp600 milar lebih atau hampir Rp700 miliar karena dana dari pusat tidak sesuai hingga kekurangan itu harus ditutupi dengan APBD Sulsel yang murni PAD,” katanya.

Selama ini jelas Agus, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp.1,3 triliun untuk 9 ribu pegawai. Setelah pengalihan status guru, otomatis jumlah pegawai Pemprov meningkat menjadi 29 ribu orang. Sementara anggaran yang dikucurkan hanya Rp. 2,2 triliun  karena itu banyak kekurangannya. “Pak Gubernur sudah meminta kita bersurat pada menteri dalam negeri untuk perbaikan, karena data awal yang memang salah,” katanya. (ear/R)