“Pungli di TKA/TPA” Oknumnya Ternyata Sekjen BKPRMI Takalar

Dugaan permintaan 40 persen dari total bantuan covid Rp10 juta berupa uang tunai dari Kementerian Agama (Kemenag) yang diperuntukkan TK-TPA yang terjadi dalam lingkup orgganisasi Islam Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid (BKPRMI) perlahan tirainya mulai terbuka. Oknum ‘AH’ yang disebut-sebut biang dari keseluruhan pergerakan permintaan bernuansa pungutan liar (Pungli) ini tak mampu berkeliak karena saksi kuncinya memberikan keterangan di kejaksaan.

TAKALAR – Meskipun Ketua BKPRMI Kabupaten Takalar, Aksin Suarso mengaku tak tahu menahu soal permintaan atau pungutan terhadap penerima manfaat bantuan covid dari Kemenag, namun setidaknya ada pencegahan atau solusi yang lahir sejak awal.

Ketua BKPRMI Kabupaten Takalar, Aksin Suwarso

Tapi pembiaran yang diberikan Ketua Aksin terhadap perlakuan pungutan yang cukup besar Rp.4 juta per-TK-TPA memberikan gambaran adanya kontes internal yang sulit terucap dengan kata. “Saya tidak tahu menahu soal itu (pungutan maksudnya red.),” tukas Aksin waktu itu saat dihubungi.

Bahkan Ketua BKPRMI ini menegaskan kalau dirinya tidak pernah melihat apalagi menerima uang atas nama BKPRMI dari hasil pungutan tersebut. “Saya tidak pernah menerima uang dari pungutan dimaksud meskipun atas nama BKPRMI,” tandasnya berjanji akan mencari tahu waktu itu.

Seiring waktu, perjalanan aksi pungutan versi BKPRMI itupun perlahan tirainya mulai terkuak dengan masuknya aparat penegak hokum (APH). Diperjalanan proses ini akhirnya terungkap satu nama berinisial ‘AH’ yang belakangan diketahui punya peran penting dalam kelembagaan BKPRMI.

 Oknum inisial ‘AH’ ini ternyata Sekertaris Jenderal (Sekjen) BKPRMI yang bertempat asal Galesong. Benar, dia adalah Sekjen BKPRMI,” jelas Ketua, Aksin Suarso.  ©