‘ DPRD Takalar ‘ Seatap Tapi Beda Penyampaian, Rakyat…..

*** BANGGAR BANTAH KENAIKAN TUNJANGAN KADES ***
Statemen salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Makmur Mustakim yang dikenal sebagai Juru Bicara (Jubir) pasangan calon (paslon) Petahana Bur – Nojeng terkait kenaikan tunjangan kades dan perangkatnya terealisasi Januari 2017 mendatang. Badan Anggaran (Banggar) DPRD bantah pembahasan APBD Pokok 2017 sudah selesai dibahas. Tunjangan kades dan perangkatnya sudah 3 tahun disuarakan, namun belum ada hasil. Wah..seatap tapi beda penyampaian hingga membingunkan rakyat.

Sulaiman Rate, salah satu anggta Banggar DPRD Takalar membantah informasi yang beredar bahwa kenaikan tunjangan kades dan perangkatnya sudah dibahas di APBD Pokok 2017.
” Belum ada sama sekali pembahasan APBD 2017, KUA PPAS saja belum diserahkan,” katanya.

Lebih keliru lagi ungkap legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, kalau dikatakan kenaikan tunjangan  berlaku efektif bulan Januari 2017. Kalau ada kades ngomongnya begitu, maka Informan kadesnya dari Banggar yang keliru. Dan lebih dibingunkan lagi, rakyat karena DPRD seatap tapi beda penyampaian.

Salah seorang jubir BERUA BAJI, Nurlinda Taco menyampaikan, SK – HD ini hadir dengan terobosan baru. Tujuannya, untuk menyeimbangkan beban kerja kades dan perangkatnya bisa sebanding dengan tunjangan yang diterimanya. Asumsi itulah hingga SK – HD berani menggaransi 100 % kenaikannya kalau Allah mentakdirkan garis tangan jadi Bupati.

Tunjangan itu sendiri sudah lama disuarakan kepala desa, atau sudah 3 tahun lebih namun belum ada hasil. Kalau incumben baru mau  programkan, apa tidak telat namanya. ” Nakana Tawwa Kasaraki Pellenga ataukah jangan-jangan karena skhd programkan kenaikan tunjangan kades 100%..? ” Mungkin kebakaran jenggot dengan program skhd,” colek Nurliah Taco. (cw/R)