Evaluasi APBD Disodorkan ke Gubernur Tanpa Persetujuan Pimpinan DPRD

*  Wakil Ketua DPRD Takalar dan Fraksi PKS Absen di Paripurna *

Ada prosedur tidak lazim yang terjadi pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Takalar kali ini. Dimana kata Wakil ketua DPRD Hairil Anwar, evaluasi hasil pembahasan disodorkan ke Gubernur tanpa persetujuan Pimpinan.

Tidak lazim, tapi tetap dilakukan dan bahkan sudah ada persetujuan Gubernur terkait hasil pembahasan APBD meskipun tanpa persetujuan Pimpinan. “Saya tidak ikut paripurna APBD, ada proseduryang tidak biasanya dilakukan,” tulis Hairil di akun WhatsAppnya.

Legislator PKS ini mengaku tidak akan ikut paripurna pengesahan APBD pokok 2017, Kamis (29/12) termasuk fraksi PKS. Alasannya karena adanya sesuatu hal yang tidak lazim yang dilakukan oleh sekretariat daerah dan pimpinan DPRD.

” Saya belum disodorkan hasil  pembahasan APBD, tiba tiba sudah di evaluasi oleh provinsi.

Saya akan mempertanyakan ke Sekda prosedur apa yang dipakai sampai melakukan langkah melewati hak pimpinan DPRD,” urai Hairil.

Sebagaimana diatur dalam Undang Uundang, Pimpinan DPRD menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan keputusan kolektif pimpinan. “Kalau prosedurnya tanpa tandatangan pimpinan lalu APBD di evaluasi, tunjukkan aturannya,” pungkasnya. (cw/R)