Sek DPD II Golkar, Kenapa Gubernur Belum Berhentikan HJB..?

Di Anggaran Rumah Tangga (ART) pada huruf e Partai Golkar dinyatakan, tersangka karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan penjara lima (5) tahun atau lebih, kini diperkuat dengan putusan MA atas HJB yang sekarang jadi penghuni LP Kelas IIB Takalar.

TAKALAR –  “Kenapa Gubernur belum berhentikan JB..?” tulis Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar, H. Ziaurrahman Mustari di salah satu group whatsapp pasca berita ‘Putusan HJB Inkraach, Tak Ada Alasan Golkar Tunda Proses PAW’.

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) SulSel ini juga mengutarakan kalau di petikan putusan Mahkamah tidak dituangkan perintah ke partai untuk melakukan pemberhentian ataupun perintah lainnya berkaitan dengan partai.

Terkait petikan PP Nomor 12 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Tatib DPRD Propinsi dan Kabupaten Kota, Ziaurrahman menegaskan kalau Itu perintah ke gubernur bukan ke partai.

Seperti deberitakan sebelumnya atau masih dalam proses penantian putusan,  internal Partai Golkar masih saja belum memproses pengantian antar waktunya (PAW) dengan asumsi belum inkraach.

‘Menunggu inkraach pengadilan’ kata sekertaris DPD PG Kabupaten Takalar – SulSel, Ziaurrahman Mustari waktu itu di Gedung DPRD Takalar sesaat sebelum mengantarkan surat pengusulan restrukturisasi Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Padahal kader Golkar, H. Muh. Jabir Bonto yang juga Wakil Ketua DPRD Takalar ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan terdakwa kasus dugaan tindak pidana pergrusakan hutan di Kabupaten Takalar dengan ancaman hukuman di atas lima tahun.

Petikan Putusan bernomor 90KJPid.Sus-LH2022, MA memutuskan HJB (59) alamat Borongkaramasa, Kecamatan Polongbangkeng Utara (Polut) menolak permohonan kasasi dari pemohon dan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi (PT).

Berkiblat dari putusan tersebut, aturan (PP) menganjurkan dan menegaskan, apabila dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum nenerima usulan pemberhentian anggota DPRD, Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat memberhentikan anggota DPRD Kabupaten/Kota.   (cw)