Sekitar Rp 2.067 Triliun Harta Warga RI di Luar Negeri

Pemerintah bersikeras untuk mengikuti aturan internasional, terkait Automatic Exchange of Information (AEoI). Beberapa pekan lalu juga diterbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tentang Akses Keterbukaan Informasi Data Perbankan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Alasannya, selain ekonomi yang mengalami pelemahan, keterbatasan Indonesia dalam mengakses informasi data nasabah menyebabkan rendahnya rasio pajak dan cenderung turun dalam beberapa tahun.

Dalam hitungan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ada sekitar Rp 2.067 triliun aset orang Indonesia yang disimpan di perbankan negara lain. Ini adalah potensi pajak yang cukup besar.

“Kami perkirakan masih ada potensi Rp 2.067 triliun aset orang Indonesia yang disimpan di luar negeri,” ujar Sri Mulyani di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/5/2017).
Indikasinya terlihat dari riset Mckinsey, terkait aset under management terdapat sekitar Rp 3.250 triliun harta kekayaan dari high network individual Indonesia yang berada di luar negeri.

Kemudian total deklarasi aset pajak di luar negeri ketika program tax amnesty tercatat Rp 1.036 triliun jumlah ini tersebar di British Virgin, Hong Kong, Cayman Island dan Australia.

Informasi yang didapatkan dari aset yang sudah terdeklarasi itu amat penting sebagai basis data perpajakan Indonesia. Dana repatriasi dari 5 negara seperti Singapura mencapai Rp 85,3 triliun, Cayman Island Rp 16,5 triliun, Hong Kong, British Virgin dan China.

Dengan adanya komitmen AEoI, maka akan lebih mudah bagi otoritas pajak untuk bisa mengejar potensi yang selama ini sulit disentuh.

“”Pada 2014 di Brisbane Summit, negara anggota G 20 sepakat menerapkan AEoI pada 2017 dan 2018, kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman sebagai landasan hukum untuk mengimplementasikan,” tukasnya. (mkj/mkj)